Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkot Bima Konsisten Gelar Operasi Pasar Murah
Kamis, 29 Januari 2026
Kota Bima Metro NTB
Pemerintah Kota Bima menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat dengan terus menggelar operasi pasar murah, meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah. Kamis, (29/1/2026).
Melalui Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, bekerja sama dengan Perum Bulog Cabang Bima, operasi pasar murah dilaksanakan di sejumlah wilayah dengan sasaran utama masyarakat berpenghasilan rendah. Seperti halnya hari ini, kegiatan pasar murah di gelar di dua tempat yang berbeda yakni di Kelurahan Rite, dan Kelurahan Ntobo Kota Bima.
Kegiatan ini menyediakan beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir, dengan harga yang cukup terjangkau di bawah harga pasar.
Untuk beras sendiri memliki tiga varian harga, sesuai dengan jenisnya sendiri, diantaranya, beras SPHP di bandrol dengan harga Rp57.000,-/5 kg, beras Setra Ramos Rp74.500,-/5 kg, beras Punokawan Rp74.500,-/5 kg. Sementara Minyak Goreng, di jual dengan harga Rp. 19.500,-/liter dan Gula Pasir, Rp. 17.500,-/kg.
Kegiatan operasi pasar murah ini, di samping membantu meringankan perekonomian masyarakat, juga sekaligus menjadi langkah strategis Pemkot Bima dalam menekan laju inflasi daerah, serta menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok, terutama menjelang masuknya bulan suci ramadhan, yang diperkirakan akan mengalami kenaikan harga.
Operasi pasar murah ini, dihadiri oleh Asisten II Sekda Kota Bima, Drs. H. Supratman, M. AP., dengan didampingi oleh seluruh tim TPID Kota Bima, Camat Raba, dan Lurah Kendo.
Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilaksanakan, berjalan optimal, dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Bima pun memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan distributor dan pemangku kepentingan lainnya, untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang sejahtera.
Delapan PKBM Di Kec. Lambu Diduga Fiktif
Metrontb.net - Kab. Bima - diduga temuan LSM gembok 8 sekolah PKBM kec. lambu fiktif. Telah melakukan penggelapan anggaran bantuan Operasional Pendidikan PKBM. 29/01/26
Yang bersumber dari bantuan dana pusat dan beberapa waktu kemudian pimpinan korwil menghubungi salah satu anggota LSM melalui via chat wa, "bahwa bantuan PKBM bukan urusan kami, Dan kemudian status aktifnya bukan urusan kami akan tetapi urusan dinas pendidikan kabupaten". Tegasnya
Sehingga teman-teman LSM dan Media mengindikasikan ada dugaan keterlibatan oknum oknum dari pihak KORWIL dalam memberikan surat rekomendasi pengajuan biaya operasional pendidikan (BOP).
Maupun penggelapan bantuan anggaran dana BOS sekolah PKBM Kec. Lambu, ada beberapa sekolah PKBM yang dinyatakan tidak ada aktifitas (tidak aktif) namun mendapat anggaran bantuan operasional pendidikan PKBM setiap tahunnya.
Dan pihak dari korwil menyatakan bahwa sebagian tidak mengakaui adanya sekolah PKBM yang ada di kec. Lambu.
Warga Melayu ," Mantap Dengan Lurah Aryanto. SH"
" Suyanto SH yang sudah tidak asing lagi bagi sesama ASN diinternal Kantor, susana keakraban , interaksi sesama, tidak ada yg berbeda,seperti sebelumnya.
Kemudian selanjutnya," Iya, turun ditengah tengah kampung dalam rangka melihat dari dekat kondisi dan keadaan rakyat."
Hal itu dilakukan karena Kelurahan Melayu Kecematan Asakota Kota Bima, merupakan daerah yg paling banyak pendatang luar Kota, sehingga Lurah Melayu berusaha dari rumah kerumah dan dari kos kosan , melihat secara langsung,
Informasi.
Pendatang memang benar banyak, terutama dari daerah Sunda Jawa Barat, mayoritas adalah wanita, disinyalir bekerja dimalam hari?.
Kemudian ada juga teman kita pendatang dari pulau Sumba NTT banyak juga menjadi penghuni kos dan sewah rumah, mereka ada yg berpasutri, ada yg masih bujang , bekerja srabutan, ada yg asisten rumah tangga, tukang parkir, kuli bangunan, dstnya. Hal yg positif, mereka membantu pemerintah Kota Bima, dibidang kebersihan, yakni memungut botol botol dan gelas bekas air mineral yg dibuang sembarang tempat sehingga jadi sampah. "Tapi Itu semua jadi sumber uang bagi mereka "
Kelurahan Melayu, yg dihuni oleh segala maca krater sosial masyarskat sanga perlu, pendekatan humanis, terutama anak baru gede, sedikit saja terjadi kesalahapaman antara sesama warga, memicu terjadinya saling serang , karena mis komunikasi diantara mereka anak anak yg beberapa kali terjadi dikelurahan Melayu.
Sekalipun solusi belum ditemukan, tapi pasca Yanto Jadi Orang nomor satu dijajaran Kelurahan Melayu ,Jedah Adem Sejenak" Hal ini juga, langkah positif penegakan hukum oleh Polres Bima Kota, beberapa waktu lalu, sangat membantu redamnya suasana.
Demikian Rangkuman Metro NTB.Januari 2026.
Kesimpulan sementara, Kata Ali Albes, sangat tepat H.Arahman SE. Menempatkan Suryanto SH. Sebagai PLT Lurah Melayu,Dia Adalah seorang tokoh muda, yg sangat memahami krater sosial masyarakat melayu secara utuh,'.
" Berhentinya saling serang antara anak muda akhir ini, adalah peran Suryanto yg merupakan representasi anak muda Melayu .Warga Melayu Mantap Dengan Lurah Suyanto"
Sementara Lurah Melayu yg dipantau Metro NTB Kamis 29/1/2026, kemarin, sibuk mengatur dan memastikan pelayanan sosial masyarakat dibidang adminstrasi, seperti memberi surat keterangan dan surat surat lain berdasarkan kebutuhan dan permintaan masyarakat.001
Pansus DPRD Kota Bima Gelar Rapat Bersama Tim Pakar untuk Pendalaman Data Aset Daerah
Rilis Berita
Kegiatan DPRD Kota Bima
Selasa, 27 Januari 2026
Sekretariat DPRD Kota Bima — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima melalui Panitia Khusus (Pansus) mengadakan rapat internal bersama Tim Pakar DPRD Kota Bima pada Senin, 26 Januari 2026, bertempat di Ruang Banggar DPRD Kota Bima.
Rapat ini merupakan bagian dari tahap awal kerja Pansus dalam rangka konsolidasi serta persiapan identifikasi dan penelusuran aset Pemerintah Kota Bima.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan DPRD Kota Bima dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terhadap pengelolaan dan penataan aset daerah agar dicatat secara tertib, transparan, dan akuntabel. Kehadiran Tim Pakar DPRD Kota Bima dalam forum ini bertujuan untuk memberikan penguatan konseptual, regulatif, dan teknis guna memastikan proses kerja Pansus berjalan berbasis data dan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
Dalam rapat ini, Pansus bersama Tim Pakar membahas sejumlah hal strategi, antara lain kerangka kerja dan metode pendataan aset, pemetaan permasalahan aset yang selama ini belum diatur secara administrasi, serta langkah-langkah penelusuran aset yang memerlukan klarifikasi status hukum dan kepemilikan. Selain itu, dibahas pula kebutuhan data pendukung dari perangkat daerah terkait sebagai bagian dari proses validasi dan verifikasi aset.
 |  |
Melalui rapat bersama Tim Pakar ini, Pansus DPRD Kota Bima menegaskan komitmennya untuk bekerja secara profesional, obyektif, dan terukur. Sinergi antara Pansus dan Tim Pakar diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dan solutif dalam rangka memperbaiki tata kelola aset daerah, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bima.
DPRD Kota Bima berharap tahapan awal ini dapat menjadi fondasi yang kuat bagi kerja Pansus ke depan, sehingga seluruh aset daerah dapat terinventarisasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. *
Wali Kota Bima Sampaikan Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2026, Hibah Masjid Hingga Gaji RT Tetap Dianggarkan
Wali Kota Bima menyampaikan kondisi keuangan daerah Kota Bima tahun anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total APBD Kota Bima tahun 2026 sebesar lebih kurang 790 milyar rupiah, mengalami penurunan 303 milyar dibandingkan dengan total APBD tahun 2025 yang mencapai 1 triliun 93 miliar.
Hal itu disampaikan H A Rahman pada Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekda Kota Bima, penyerahan Mobil Pemadam Kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM di Halaman Kantor Wali Kota, pada Senin (05/01/2026).
"Total pendapatan tahun 2026 sebesar 716 miliar, turun sebesar 352 miliar dibandingkan dengan total pendapatan tahun 2025 yang mencapai 1 triliun 69 miliar," beber Wali Kota.
Wali Kota Bima menuturkan, di tengah penurunan pendapatan daerah yang sangat tajam, di sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan belanja pegawai yang sangat tinggi terutama sebagai akibat penerimaan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025.
"Total kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu tahun 2026 mencapai 142 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji dan PPPK tahun 2025," ujarnya.
Menurutnya, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi merupakan realitas yang harus kita hadapi bersama. Dengan kondisi anggaran yang berkurang sangat besar ini, kita dituntut untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab, agar tetap mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan menjalankan program-program prioritas.
Menanggapi isu dan opini yang berkembang ditengah masyarakat, Wali Kota Bima kembali menegaskan bahwa pada tahun 2026 tetap berkomitmen untuk melaksanakan, pertama, kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima Rp. 32 miliar, pengadaan tanah dukungan proyek NUFReP 10 miliar, aspal jalan tersebar mencapai 5 miliar, drainase dukungan proyek NUFReP Rp. 3 miliar.
Selain itu, kelanjutan pembangunan lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya sebesar 5 miliar, program PKH daerah 3 miliar, bantuan rumah layak huni 1,4 miliar.
"Hibah kelanjutan pembangunan masjid agung Al Muwahidin Rp. 2,5 miliar, dukungan untuk pelaksanaan MTQ mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bima serta honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan ketua RW tetap diberikan," tegasnya.
Wali Kota juga berharap kepada seluruh ASN untuk dapat menjadi corong informasi pemerintah yang baik kepada masyarakat. Sampaikan dengan jujur dan berimbang, bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2026 memang tidak mudah, namun pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen untuk bekerja keras, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
"Kepada lebih kurang 8 ribu ASN se Kota Bima, saya imbau jadilah corong informasi pemerintah yang baik bagi masyarakat," imbuhnya
"Warga Tanjung Desak Pemkot Perbaiki Jalan Rusak Parah Berlubang"
Kota Bima Metro NTB
Warga Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung Kota Bima, desak Pemerintah Kota Bima untuk segera memperbaiki jalan rusak parah berlubang yang terletak disebelah barat Warung makan Padedoang dulu, tapi sekarang sebelah barat Rumah Toko ( Ruko ) milik Hairun Adiratwan, Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung Kota Bima, atau juga disebut jalan menuju pasar raya Bima, yang saat ini jalan itu paling ramai lalu lalang kendaraan roda duan dan roda empat.
" Desakan ini berawal dari seorang ibu yg sedang gonceng barang dan anak terjatuh tepat dijalan rusak parah berlubang itu, hingga berita ini diposting, diketahui , pasca terbentuknya Kota Bima , jalan yg sangat ramai dipergunakan untuk menuju pasar raya bima dan pasar tradisional Ama Hami tersebut, belum pernah diperbaiki, apalagi diaspal seperti jalan jalan ditempat lain sepeti jalan menuju puncak puncak gunung disekeling Kota Bima yg sudah dihotmix oleh dinas PU Kota Bima.
Demikian Desakan Mantan Ketua FPI NTB Habib Hasan, yg juga merupakan pendukung keras Pasangan Man-Fer. Ketika Pilkada Langsung 2024 silam tersebut.
Iya juga menegaskan bahwa jalan dan jembatan kecil bikinan jaman belanda itu belum pernah diperbaiki, tegasnya.
Sementara anak anak muda kreatif yg menjajakan jasa ganti jok sepeda motor yg duduk dipinggir jalan rusak berlubang tersebut, tidak bisa berbuat apa apa atas, hanya pasrah dengan kondisi jalan tersebut."Mau lapor kemana juga mungkin tidak tau?"
Diskominfo Kota Bima, yg dimintai tanggapan soal jalan Rusak Berlubang tersebut, mengaku sudah menyampaikan kepada Dinas PUPR Kota Bima, tapi belum ada jawaban yg pasti,.
Sementara Dinas PUPR Kota Bima yg ingin dikofirmasi via WA,nya selasa 27/1/2026, tidak aktif dan tidak, menjawab.
Sekda Kota Bima Buka MUKERDA X DPD Wahdah Islamiyah
Sekretaris Daerah Kota Bima, menegaskan pentingnya penguatan solidaritas dan kolaborasi lintas elemen masyarakat dalam mewujudkan Kota Bima yang maju dan bermartabat.
Hal tersebut disampaikan Drs. H. Muhammad Fakhrunraji, ME, dalam kegiatan Dialog Kebangsaan bertajuk “Kuatkan Solidaritas dan Kolaborasi Mewujudkan Masyarakat Kota Bima Maju dan Bermartabat” yang menjadi rangkaian Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) X DPD Wahdah Islamiyah Kota Bima, bertempat di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, Minggu (18/01/2026).
Sekda Kota Bima mewakili Pemerintah Kota Bima, mengawali paparan dengan menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada jajaran pengurus DPD Wahdah Islamiyah Kota Bima beserta seluruh panitia penyelenggara atas terselenggaranya Dialog Kebangsaan dalam rangkaian MUKERDA ke - X ini. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk nyata kontribusi organisasi keagamaan dalam memperkuat persatuan, membangun kesadaran kebangsaan, serta mendukung agenda pembangunan karakter masyarakat Kota Bima. Sekda berharap sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus diperkuat demi mewujudkan Kota Bima yang maju, religius, dan bermartabat.
Dalam paparan bertema “Membangun Karakter melalui Gerakan Kota Bima BISA dalam Upaya Memerangi Miras, Narkoba, dan Radikalisme”, Sekda menguraikan tantangan kebangsaan di tingkat lokal, khususnya ancaman degradasi karakter masyarakat, dampak negatif miras dan narkoba terhadap moral, kesehatan, serta meningkatnya potensi konflik sosial dan kriminalitas. Selain itu, ia juga menyoroti bahaya radikalisme dan intoleransi yang dapat mengancam harmoni sosial dan nilai kebhinekaan, terutama yang menyasar generasi muda.
Sekda menegaskan bahwa Gerakan Kota Bima Bersih, Indah, Sehat, dan Asri (BISA) bukan hanya program kebersihan lingkungan, tetapi merupakan gerakan pembangunan karakter yang menyentuh aspek spiritual, sosial, budaya, dan perilaku masyarakat. Menurutnya, gerakan ini sejalan dengan visi RPJMD Kota Bima 2025–2029, yakni “Terwujudnya Kota Bima yang maju, bermartabat, dan berkelanjutan”, khususnya misi mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial, religius, dan berbudaya.
“Kota yang bersih, indah, sehat, dan asri hanya dapat terwujud oleh masyarakat yang berkarakter, religius, dan berbudaya. Gerakan BISA harus kita aplikasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam memerangi miras, narkoba, dan paham radikal yang merusak masa depan generasi muda,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekda mendorong peran strategis organisasi keagamaan, termasuk Wahdah Islamiyah, sebagai mitra pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan sosial, membina moral masyarakat, serta menjadi garda terdepan dalam perlindungan generasi muda. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Gerakan BISA sebagai gerakan kolektif yang berkelanjutan, menjaga Kota Bima sebagai rumah bersama yang aman, harmonis, dan bermartabat.
Menutup paparannya, Sekda berharap Dialog Kebangsaan ini tidak hanya melahirkan kesadaran bersama, tetapi juga mendorong aksi nyata di tengah masyarakat sebagai wujud komitmen bersama membangun Kota Bima yang maju, religius, dan berkarakter.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Komandan Kodim 1608/Bima, Letkol. ARH. S. Limbongan, S.Kom., M.Sc, Perwakilan Polres Bima Kota, Ketua DPW Wahdah Islamiyah NTB, Ust. Saifudin, S.Pdi., Lc., M.Pd, Kaban Kesbangpol Kota Bima, Rektor Universitas Muhammadiyah Bima, Ketua STIS Al-Ittihad Bima, serta Tenaga Ahli Poksi Komisi II DPR RI Dr. Alfarisi Thalib, S.Sos., MA konferensi virtual. Selain itu turut hadir berbagai elemen masyarakat dari mulai pelajar, mahasiswa, dan organisasi masyarakat dan keagaman Kota Bima
Tekan Laju Inflasi, TPID Kota Bima Gelar Operasi Pasar Gerakan Pangan Murah 2 Kelurahan Sehari
Dalam rangka menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa, serta terus menjaga lonjakan harga pangan, Pemerintah Kota Bima melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Perum Bulog Cabang Bima akan menggelar operasi pasar murah dua kali sehari tiap kelurahan.
Hal itu diungkapkan Muhammad Hasyim usai mengikuti rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dalam kegiatan monitoring pengendalian inflasi tahun 2026 dengan seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, di Aula Parenta Pemerintah Kota Bima, pada Senin (19/01/2026).
"Pemkot Bima dan Perum Bulog Cabang Bima akan melakukan operasi pasar gerakan pangan murah. Dalam sehari, TPID akan menyasar 2 Kelurahan. Insyaallah operasi pasar akan dimulai besok tanggal 20 hingga 29 Januari 2026," ungkapnya.
Hasyim yang juga selaku Jubir Pemkot Bima ini menjelaskan, operasi pasar gerakan pangan murah 2026 ini merupakan perpanjangan waktu dari Badan Pangan Nasional terkait realisasi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen pada awal tahun 2026 dalam menjaga stabilisasi pangan.
"Penyaluran SPHP beras tingkat konsumen periode Juli-Desember 2025 diperpanjang hingga 31 Januari 2026. Ini semua wujud komitmen pemerintah dalam memastikan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat," tegas Hasyim.
Ia juga mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan operasi pasar gerakan pangan murah ini dengan sebaik-baiknya, harga lebih terjangkau dan relatif lebih murah.
"Lokasi penyaluran SPHP ini di gelar di kelurahan Tanjung, Dara, Jatiwangi, Jatibaru Timur, Santi, Matakando, Rite dan Ntobo. Operasi pasar akan dimulai pada pukul 08.30 sampai dengan 10.00 WITA," pungkasnya.
" Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Layani Pasien Rawat Inap dan Pasien Rawat Jalan."
Bima Metro NTB
Terlihat dengan jelas, paramedis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD ) Bima, melayani pasien rawat jalan, telah mendapatkan petunjuk dari petugas adminstrasi sehinggah untuk menuju paramedis RSUD Bima berdasarkan penyakit yg diderita oleh pasien.
Tahun 2026, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD ) Bima, " Layani Pasien Rawat Inap dan Pasien Rawat Jalan."
Disamping itu RSD Bima juga berkomitmen untuk melayani pasien dengan sesuai dengan keluhan.
Fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Bima yg semakin hari semakin canggih, dan dilengkapi sumber daya paramedis sessi dengan keahlian, kemudian ditata poli poli menurut diagnosa penyakit.
" Untuk Poli anak dilayani oleh dokter ahli dibidang penyakit anak, dan dibantu oleh pembantu medis profedional dibidang anak, sehingga keluhan dan penyakit anak dapat teratasi dengan baik."
Kemudian Poli gigi juga sudah tersedia alat dan dokter spesialis gigi.
Untuk poli mata , dokter spesialis mata juga melayani pasien rawat jalan,.
Kemudian dibidang penyakit dalam terbagi sesuai keahlian, seperti, penyakit jantung, paru, hepatitis,dan sebagainya, telah diatur poli polinya oleh managenen Rumaha Sskit Umum Daerah Bima.
Kemudian yang terakhir, dan tidak kalah penting dengan petsoalan lain, yakni kebersihan,tidak diragukan lagi , demikian liputan Metro NTB 3 Februari 2026.
Menembus Sunyi dan Luka Bencana, EMT Muhammadiyah Layani Dokter Spesialis
Metrontb.net - Aceh Timur - Menembus Sunyi dan Luka Bencana, EMT Muhammadiyah Layani Dokter Spesialis Door-to-Door di Dusun Terpencil Sarah Gala Aceh Timur
Aceh Timur, 16 Januari 2026 – Di balik heningnya perbukitan dan terputusnya akses jalan, Dusun Sarah Gala, Desa Sah Raja, Kecamatan Pante Bidari, menyimpan kisah duka yang belum sepenuhnya pulih. Warga yang bertahan di tenda-tenda pengungsian masih bergulat dengan luka bencana, penyakit, dan keterbatasan layanan kesehatan. Dalam kondisi itulah, Emergency Medical Team (EMT) Muhammadiyah hadir menembus keterisolasian, membawa harapan melalui layanan medis spesialistik dari pintu ke pintu.
Pada Kamis, 15 Januari 2026, tim EMT Muhammadiyah yang berada di bawah koordinasi Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) melakukan aksi jemput bola ke dusun terpencil tersebut. Bukan di ruang klinik atau bangunan permanen, layanan kesehatan diberikan langsung di bilik-bilik tenda pengungsian—tempat warga bernaung dari dinginnya malam dan sisa trauma bencana.
Prioritas Berdasarkan Asesmen Lapangan.
Keputusan menjangkau Sarah Gala bukan tanpa pertimbangan. Berdasarkan asesmen keamanan dan kebutuhan yang dilakukan oleh tim MDMC NTB, wilayah ini dinilai sebagai salah satu titik paling rentan. Medan ekstrem, akses terbatas, serta menurunnya kondisi kesehatan penyintas menjadikan dusun ini prioritas intervensi medis.
“Jika tidak segera disentuh, risiko komplikasi penyakit akan semakin besar, terutama pada kelompok rentan,” ungkap salah satu anggota tim asesmen di lapangan.
Perjalanan Berat dan Keputusan Bermalam Bersama Penyintas.
Perjalanan menuju Sarah Gala menuntut ketahanan fisik dan mental. Tim medis yang dipimpin oleh dr. M. Irfan Rizaldy (MDMC DIY) harus menembus jalur sulit, melewati medan berlumpur dan kontur alam yang terjal, dengan logistik terbatas.
Menyadari keterbatasan waktu dan urgensi kondisi warga, tim mengambil keputusan untuk bermalam di lokasi pengungsian. Di bawah tenda sederhana, mereka menyatu dengan para penyintas—berbagi dingin malam, kelelahan, dan cerita kehilangan.
“Kami memilih tinggal bersama warga agar bisa merespons cepat jika terjadi kondisi darurat, sekaligus memahami langsung situasi kesehatan mereka,” ujar dr. Irfan singkat.
Dokter Spesialis Masuk ke Bilik Tenda
Pendekatan door-to-door menjadi pilihan utama. Metode ini memungkinkan tim menjangkau lansia, anak-anak, dan warga yang tak mampu berjalan jauh. Di tengah keterbatasan cahaya dan fasilitas, diagnosa dilakukan langsung di dalam tenda.
dr. Sunrise D. Satria, M.Med.Sc., Sp.DVE, dokter spesialis kulit yang tergabung dalam tim, menggambarkan kondisi yang ditemui di lapangan.
“Banyak warga mengalami penyakit kulit yang sudah cukup lama—gatal kronis, infeksi, bahkan luka terbuka akibat paparan air banjir dan sanitasi yang sangat minim,” tuturnya.
Ia melanjutkan dengan suara tertahan,
“Sebagian pasien baru bisa berobat sekarang karena memang tidak ada akses. Dengan kami datang langsung, mereka merasa diperhatikan. Ada yang terharu hanya karena akhirnya bisa bertemu dokter.”
Layanan Kemanusiaan dari Tim Gabungan.
Dalam misi kemanusiaan ini, MDMC mengerahkan 9 personel lintas keahlian, gabungan tenaga medis dan relawan profesional dari RS PKU Muhammadiyah Sleman, RS AMC, PKU Bantul, PKU Gombong, serta Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta (UNISA). Sebanyak 52 warga Dusun Sarah Gala berhasil mendapatkan layanan kesehatan langsung.
Secara keseluruhan, respon MDMC di Aceh Timur hingga kini telah menjangkau lebih dari 900 penyintas. MDMC merencanakan rotasi tim medis pada 19 Januari 2026, guna memastikan layanan kesehatan dan pendampingan psikososial tetap berlanjut sampai masyarakat benar-benar bangkit dari dampak bencana.
Tentang MDMC
Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) adalah lembaga penanggulangan bencana Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak secara profesional dalam penanganan darurat, mitigasi, hingga rehabilitasi pascabencana, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam setiap langkahnya, MDMC menempatkan kemanusiaan sebagai poros utama pengabdian.
Sepanjang 2025 Capaian PAD Kota Bima Naik Signifikan, BPKAD Optimalkan Capaian PAD 2026
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima mengungkapkan capaian struktur pendapatan asli daerah Kota Bima per 31 Desember 2025 naik signifikan yaitu sebesar Rp. 92,11 miliar lebih. Ia menegaskan, nilai ini naik jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar Rp. 57,05 miliar lebih.
Hal itu diungkapkan Siswadi, S.Si., M.Ak yang dihubungi di ruang kerjanya, pada Kamis sore (15/01/2026).
Siswadi menjelaskan, pada tahun 2025, persentase capaian PAD dibandingkan dengan target adalah sebesar 91,76 %, dengan uraian, pajak daerah sebesar 83,38 %, retribusi daerah sebesar 95,79 %, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 150,79 %, serta lain-lain PAD yang sah sebesar 98,49 %.
"Ditengah kecilnya ruang fiskal pada tahun 2026 ini, BPKAD tetap optimis akan dapat meningkatkan capaian PAD," ungkap Kepala BPKAD, Siswadi yang juga mantan Setwan ini.
Kata dia, hal itu ditunjang dengan penambahan sarana prasarana penunjang pemungutan pajak seperti mobil Pajak Keliling (PALING) yang sudah mulai dioperasikan.
Ia menegaskan, BPKAD Kota Bima berkomitmen untuk segera mengevaluasi nilai penetapan atas beberapa objek pajak dan retribusi, termasuk mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru atas beberapa objek pajak/retribusi.
"BPKAD berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan segala upaya optimalisasi PAD, baik melalui intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi, dan inovasi. Termasuk juga membangun kerja sama dengan seluruh stakeholders terkait," pungkas Siswadi.
TKD 2026 Berkurang, Wali Kota Bima Tegaskan Tingkatkan Capaian PAD
Wali Kota Bima mengungkapkan kondisi transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat pada tahun 2026 untuk Kota Bima berbeda dengan tahun 2025. Hal ini akibat adanya perubahan alokasi anggaran pusat ke daerah.
Hal itu disampaikan Aji Man sapaan akrab Wali Kota Bima saat memimpin Rapat Koordinasi didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, pada Senin pagi (22/09).
"Kita dituntut untuk lebih mandiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Saya minta tiap kepala dinas untuk mempercepat realisasi belanja barang dan jasa. Hal ini penting agar roda perekonomian ditengah masyarakat terus bergerak," ungkap Wali Kota.
Wali Kota Bima menuturkan, dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo pada Sidang Istimewa di MPR RI Agustus lalu, Dana Transfer Daerah secara nasional awalnya diproyeksikan sebesar Rp. 900 triliun. Namun angka itu terkoreksi turun drastis menjadi Rp. 600 triliun lebih. Setelah adanya masukan dari APEKSI melalui DPR RI, dana tersebut naik sedikit menjadi Rp. 692 triliun.
"Jika merujuk pada koreksi dana transfer pusat, maka APBD Kota Bima tahun 2026 hanya berkisar Rp. 900 miliar lebih, turun dari APBD tahun 2025 yang mencapai Rp. 1.2 triliun. Untuk itu, saya harap capaian PAD Kota Bima dapat dioptimalkan,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Bima diantaranya, Pj Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, para Kepala Bagian, Camat dan Lurah se Kota Bima.
TKD 2026 Berkurang" Pj Sekda Tingkat PAD "
Wali Kota Bima mengungkapkan kondisi transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat pada tahun 2026 untuk Kota Bima berbeda dengan tahun 2025. Hal ini akibat adanya perubahan alokasi anggaran pusat ke daerah.
Hal itu disampaikan Aji Man sapaan akrab Wali Kota Bima saat memimpin Rapat Koordinasi didampingi Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, SH di Aula Maja Labo Dahu Kantor Wali Kota Bima, pada Senin pagi (22/09).
"Kita dituntut untuk lebih mandiri melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Saya minta tiap kepala dinas untuk mempercepat realisasi belanja barang dan jasa. Hal ini penting agar roda perekonomian ditengah masyarakat terus bergerak," ungkap Wali Kota.
Wali Kota Bima menuturkan, dalam nota keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo pada Sidang Istimewa di MPR RI Agustus lalu, Dana Transfer Daerah secara nasional awalnya diproyeksikan sebesar Rp. 900 triliun. Namun angka itu terkoreksi turun drastis menjadi Rp. 600 triliun lebih. Setelah adanya masukan dari APEKSI melalui DPR RI, dana tersebut naik sedikit menjadi Rp. 692 triliun.
"Jika merujuk pada koreksi dana transfer pusat, maka APBD Kota Bima tahun 2026 hanya berkisar Rp. 900 miliar lebih, turun dari APBD tahun 2025 yang mencapai Rp. 1.2 triliun. Untuk itu, saya harap capaian PAD Kota Bima dapat dioptimalkan,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Wali Kota Bima diantaranya, Pj Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli, seluruh Asisten, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima, para Kepala Bagian, Camat dan Lurah se Kota Bima.
DPRD Kota Bima Resmi Bentuk Pansus Aset Pemerintah Daerah Melalui Voting Terbuka
Rilis
Kegiatan DPRD Kota Bima
Rabu, 14 Januari 2026
Sekretariat DPRD Kota Bima — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima menggelar Rapat Paripurna dengan agenda menyampaikan usulan fraksi dan pengambilan keputusan DPRD tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait aset Pemerintah Kota Bima, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kota Bima, Rabu (14/01/2026).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Bima Ryan Kusuma Permadi, SH, dan Wakil Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm. Turut hadir mewakili Wali Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Fakhruraji, ME, bersama seluruh Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian, Camat, dan Lurah se-Kota Bima.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan dan sikapnya terkait pembentukan Pansus Aset.
Fraksi PAN (FPAN) melalui juru bicaranya Yogi Prima Ramadhan pada prinsipnya mendukung langkah Pemerintah Kota Bima dalam penelusuran aset dan berharap Satgas Aset yang telah terbentuk tetap bekerja dengan komposisi yang lengkap, seraya menegaskan bahwa DPRD siap memberikan masukan dan memperkuat fungsi pengawasan.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG), Gina Andriani, menyampaikan dukungannya terhadap upaya penelusuran dan pembenahan aset daerah, serta mendukung pembentukan Pansus apabila dinilai diperlukan sebagai bagian dari penguatan pengawasan DPRD.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) menyatakan tidak mempermasalahkan pembentukan Pansus, namun berpandangan bahwa Satgas Aset masih perlu diberikan waktu untuk bekerja, sehingga pembentukan Pansus dinilai belum mendesak. Ketua FPD, Sukri Dahlan, S.Sos, mengingatkan masih mempercayakan proses penelusuran aset kepada Satgas yang telah dibentuk.
Adapun Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) secara tegas menolak pembentukan Pansus, dengan alasan Satgas Aset telah terbentuk dan melibatkan unsur-unsur lengkap, termasuk Jaksa, Kepolisian, TNI, dan unsur terkait lainnya. “Satgas sudah terbentuk dan sedang bekerja, kami menolak pembentukan Pansus,” tegas Asnah Madilau.
Karena adanya perbedaan pendapat antarfraksi, rapat paripurna sempat berlangsung secara dinamis hingga akhirnya disepakati pengambilan keputusan melalui mekanisme voting terbuka. Dari total 25 anggota DPRD Kota Bima, satu orang dinyatakan tidak hadir. Dalam proses voting, 13 anggota menyatakan setuju dilakukan voting terbuka, sementara 11 anggota menghendaki voting tertutup.
Hasil akhir pemungutan suara terbuka menunjukkan 13 suara menyetujui pembentukan Pansus Aset, 3 suara menolak, dan 8 suara menyatakan abstain. Berdasarkan hasil tersebut, DPRD Kota Bima secara resmi menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset Pemerintah Kota Bima.
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Aset ini ditegaskan bukan untuk menangani aset tertentu atau kasus spesifik semata, melainkan merupakan Pansus yang bertugas melakukan identifikasi, penelusuran, pendataan, serta evaluasi terhadap seluruh aset Pemerintah Kota Bima secara menyeluruh. Dengan cakupan kerja yang komprehensif tersebut, Pansus Aset diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kondisi aset daerah, termasuk aspek administrasi, penguasaan, pemanfaatan, dan pengamanan aset, sebagai dasar perbaikan tata kelola aset daerah ke depan.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil mekanisme demokratis lembaga DPRD dan diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat fungsi pengawasan, penataan, serta penyelamatan aset daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima. *
Wali Kota Bima Sampaikan Kondisi Keuangan Daerah Tahun 2026, Hibah Masjid Hingga Gaji RT Tetap Dianggarkan
Wali Kota Bima menyampaikan kondisi keuangan daerah Kota Bima tahun anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total APBD Kota Bima tahun 2026 sebesar lebih kurang 790 milyar rupiah, mengalami penurunan 303 milyar dibandingkan dengan total APBD tahun 2025 yang mencapai 1 triliun 93 miliar.
Hal itu disampaikan H A Rahman pada Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekda Kota Bima, penyerahan Mobil Pemadam Kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM di Halaman Kantor Wali Kota, pada Senin (05/01/2026).
"Total pendapatan tahun 2026 sebesar 716 miliar, turun sebesar 352 miliar dibandingkan dengan total pendapatan tahun 2025 yang mencapai 1 triliun 69 miliar," beber Wali Kota.
Wali Kota Bima menuturkan, di tengah penurunan pendapatan daerah yang sangat tajam, di sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan belanja pegawai yang sangat tinggi terutama sebagai akibat penerimaan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025.
"Total kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu tahun 2026 mencapai 142 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji dan PPPK tahun 2025," ujarnya.
Menurutnya, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi merupakan realitas yang harus kita hadapi bersama. Dengan kondisi anggaran yang berkurang sangat besar ini, kita dituntut untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab, agar tetap mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan menjalankan program-program prioritas.
Menanggapi isu dan opini yang berkembang ditengah masyarakat, Wali Kota Bima kembali menegaskan bahwa pada tahun 2026 tetap berkomitmen untuk melaksanakan, pertama, kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima Rp. 32 miliar, pengadaan tanah dukungan proyek NUFReP 10 miliar, aspal jalan tersebar mencapai 5 miliar, drainase dukungan proyek NUFReP Rp. 3 miliar.
Selain itu, kelanjutan pembangunan lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya sebesar 5 miliar, program PKH daerah 3 miliar, bantuan rumah layak huni 1,4 miliar.
"Hibah kelanjutan pembangunan masjid agung Al Muwahidin Rp. 2,5 miliar, dukungan untuk pelaksanaan MTQ mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bima serta honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan ketua RW tetap diberikan," tegasnya.
Wali Kota juga berharap kepada seluruh ASN untuk dapat menjadi corong informasi pemerintah yang baik kepada masyarakat. Sampaikan dengan jujur dan berimbang, bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2026 memang tidak mudah, namun pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen untuk bekerja keras, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
"Kepada lebih kurang 8 ribu ASN se Kota Bima, saya imbau jadilah corong informasi pemerintah yang baik bagi masyarakat," imbuhnya.
DPRD Kota Bima Tetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7
Rilis
Kegiatan DPRD Kota Bima
Jum'at, 28 November 2025
Sekretariat DPRD Kota Bima — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bima pada malam tadi resmi melaksanakan Rapat Paripurna ke-7 dengan tiga agenda utama, yaitu Penyampaian Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Raperda APBD Kota Bima Tahun Anggaran 2026, Pengambilan Keputusan atas Persetujuan Raperda APBD 2026, serta Penyampaian Pendapat Akhir Wali Kota Bima.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Bima, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, dan didampingi oleh Wali Kota Bima HA Rahman H. Abidin, SE, unsur Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, anggota DPRD, camat, lurah, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers.
Rapat berjalan khidmat dan penuh kehati-hatian sebagai bagian dari rangkaian proses finalisasi APBD 2026.
Dalam laporannya, Banggar DPRD Kota Bima menegaskan bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 berlandaskan peraturan terbaru, meliputi: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026, Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 dan penyesuaian wajib berdasarkan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan PMK Nomor 56 Tahun 2025.
Banggar menekankan bahwa pemerintah daerah menjamin tertundanya dan tertundanya belanja yang tidak prioritas, demi menjaga kerahasiaan layanan publik, belanja pegawai, serta belanja wajib lainnya.
Banggar menyampaikan struktur APBD tahun 2026 hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan proyeksi pendapatan sebagai berikut: Total Pendapatan Daerah: Rp704.723.407.517, dengan rinciannya meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp98.654.344.961
Meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, Transfer Pendapatan: Rp606.069.062.556
Berupa Dana Transfer Pemerintah Pusat, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik yang dikhususkan untuk sektor: pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan sosial dasar lainnya.
Banggar menegaskan bahwa efisiensi anggaran akan diarahkan pada program-program produktif dan berdampak langsung, seperti strategi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan sosial, serta penguatan reformasi birokrasi.
Pemerintah daerah juga diminta menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta menggali sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat.
Setelah mendengarkan laporan Banggar dan Pendapat Akhir Wali Kota Bima, seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum dan memberikan persetujuan. Dengan kesepakatan bersama legislatif dan eksekutif, Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 resmi ditetapkan menjadi APBD Kota Bima Tahun 2026.
Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH, menegaskan bahwa penetapan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan Kota Bima tahun 2026 berjalan efektif, realistis, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Rapat Paripurna ditutup dengan harapan agar APBD Tahun 2026 menjadi instrumen fiskal yang mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat pelayanan
