DPRD Kota Bima Apresiasi Groundbreaking Kolam Retensi, Dorong Penanganan Banjir dari Hulu hingga Hilir
Rilis Berita
Kegiatan DPRD Kota Bima
Rabu, 05 Agustus 2026
Sekretariat DPRD Kota Bima, 5 Agustus 2026 — Anggota DPRD Kota Bima, Amir Syarifuddin, S.Hi., menghadiri kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) Kolam Retensi Amahami yang dilanjutkan dengan peninjauan Kolam Retensi Dae Lakosa, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima, Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perkim, Kepala DLH, Camat Rasanae Barat, Lurah Dara dan Lurah Monggonao, serta unsur Forkopimda Kota Bima.
Amir Syarifuddin menyampaikan bahwa pembangunan kolam retensi merupakan langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan banjir yang selama ini menjadi salah satu tantangan Kota Bima. Ia berharap keberadaan kolam retensi tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas dan berekreasi.
“Kita berharap kolam retensi ini nantinya bukan hanya menjadi infrastruktur pengendalian banjir, tetapi juga menjadi ruang terbuka hijau dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Karena itu, ekosistem di sekitar kolam retensi juga harus dijaga dan ditata dengan baik,” ujar Amir.
Menurutnya, pembangunan kolam retensi harus ditempatkan sebagai bagian dari penanganan banjir secara menyeluruh, bukan berdiri sendiri. Penanganan di kawasan hilir perlu dibarengi dengan intervensi di wilayah hulu agar debit dan aliran air dapat dikendalikan sejak awal.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya memperbaiki persoalan di hilir. Kita juga harus melihat keseluruhan sistemnya, mulai dari hulu sampai hilir. Karena itu, penanganan kawasan hulu menjadi harapan tersendiri. Konservasi, pengendalian aliran air, penghijauan dan penataan kawasan hulu harus menjadi bagian dari strategi besar penanganan banjir Kota Bima,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program pengendalian banjir membutuhkan sinergi lintas sektor dan kesinambungan program. Infrastruktur di hilir seperti kolam retensi, drainase dan normalisasi sungai harus berjalan seiring dengan upaya memperbaiki kondisi daerah tangkapan air di bagian hulu.
DPRD Kota Bima, lanjut Amir, akan terus mendukung program pemerintah daerah yang berorientasi pada penyelesaian persoalan banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan dan ruang publik bagi masyarakat.
“Kita ingin pembangunan ini memberikan manfaat ganda. Banjir bisa dikendalikan, lingkungan menjadi lebih baik, dan masyarakat memiliki ruang publik yang sehat dan nyaman. Tetapi semua itu harus dijaga bersama, termasuk memastikan ekosistem di sekitar kolam retensi tetap terpelihara,” pungkasnya. *
