Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima Hodidjah, SH., S.Sos., MM., QRMO Jadi Narasumber Seminar Hukum Hari Kartini 2026 di NTB
SzMataram, Selasa, 21 April 2026 — Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima, Hodidjah, SH., S.Sos., MM., QRMO, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Seminar Hukum yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Nusa Tenggara Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka memperingati Hari Kartini Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Selaparang Ballroom Hotel Lombok Raya, Mataram, dengan mengusung tema “Kartini Masa Kini: Peran dan Kontribusi Perempuan dalam Pelayanan dan Kepastian Hukum di Nusa Tenggara Barat sesuai bidang masing-masing untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia”.
Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Damayanti Putri, S.E., M.I.P., Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Stanley, S.E., S.SiT., M.M., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Ibu Waito Wongateleng, S.H., M.H., Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Ibu I Gusti Putu Milawati, S.S., S.H., M.H., Ketua Pengwil NTB IPPAT Dr. Sahardjo, S.H., M.H., M.Kn., serta Prof. Dr. Hj. Atun Wardatun, S.H.I., M.Ag., M.A., Ph.D.
Dalam pemaparannya, Hodidjah menegaskan bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya di bidang pertanahan. Ia juga menekankan bahwa perempuan saat ini telah menjadi motor penggerak di berbagai sektor, dengan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan serta mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sinergi antara Kantor Pertanahan dan para PPAT, termasuk keterlibatan aktif perempuan di dalamnya, menjadi kunci dalam menciptakan sistem pertanahan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, sejalan dengan semangat emansipasi Kartini.
Melalui forum ini, para narasumber berbagi gagasan, pengalaman, dan kontribusi strategis dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kepastian hukum di Nusa Tenggara Barat, khususnya dari perspektif peran perempuan di berbagai sektor.
Kehadiran Kepala Kantor Pertanahan Kota Bima juga menegaskan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel tanpa diskriminasi gender, serta mendukung pemberantasan mafia tanah melalui penguatan sinergi antar instansi, peningkatan integritas, dan optimalisasi pelayanan publik di bidang pertanahan.
Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pelayanan hukum dan pertanahan, serta mendorong terwujudnya Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia.
