Pimpin Rakor Trantibum, Wali Kota Bima Minta Bentuk Satgas Gabungan Terpadu
Semenjak dilantik pada bulan Februari 2025 lalu di Istana Negara oleh Presiden Prabowo, berbagai ikhtiar dan upaya nyata terus dilakukan oleh Wali Kota Bima dan Wakil Wali Kota Bima dalam mewujudkan Kota Bima Maju, Bermartabat dan Berkelanjutan, salah satunya melalui Gerakan Kota Bima BISA (Bersih, Indah, Sehat dan Asri).
Setelah dilaunching pada puncak perayaan HUT Kota Bima beberapa waktu lalu, Gerakan Kota Bima BISA tidak hanya menciptakan lingkungan yang sehat dan asri, tetapi juga menghilangkan kesan buruk orang lain terhadap kota tepian air ini dari kekumuhan.
Rapat koordinasi Tim Percepatan Pelaksanaan TRANTIBUM yang berlangsung di ruang rapat Kantor Wali Kota ini, tidak hanya mengevaluasi Gerakan Kota Bima BISA, selain itu juga membahas penertiban ternak liar, penataan PKL, penertiban billboard yang ijinnya melewati batas waktu, parkir liar di Paruga Na'e dan yang menggunakan bahu jalan, penertiban rambu lalu lintas, termasuk penataan PKL disebelah utara Istana Asi Mbojo. Selasa, 29 April 2025.
Wali Kota Bima, H. A. Rahman, menyampaikan, rapat koordinasi Trantibum ini dalam rangka mengevaluasi perkembangan apa saja yang sudah dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Secara visual, perkembangannya masih jauh dari yang diharapkan bersama.
"Dari kondisi kebersihan kian hari secara visual terpantau ada perubahan, tapi yang menjadi PR kita adalah kesadaran masyarakat untuk mencintai daerah ini masih jauh dari harapan," ungkap Wali Kota.
Wali Kota Bima selain menyoroti tentang kebersihan, juga sering menerima laporan dan masukan dari masyarakat tentang keberadaan lapak PKL di sebelah utara Istana Asi Mbojo. Secara estetika, itu terlihat kumuh dan mengganggu kenyamanan.
"Kepada dinas Koperindag, bangun komunikasi dengan BUMN bekerja sama dengan Pemda untuk menata itu. Termasuk rombong yang ada di sebelah barat Stadion Manggemaci yang dibiarkan begitu saja tanpa ada aktivitas dari pedagang untuk ditertibkan," tegasnya.
Aji Man sapaannya menegaskan perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam mencapai teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bima.
“Selama kurang lebih 2 bulan kepemimpinan saya dan pak Wakil, masih banyak yang perlu dibenahi dan dimaksimalkan untuk kota ini. Baik itu terkait kebersihan, ternak liar, penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), titik kumuh, parkir liar, penertiban billboard, hingga terkait penertiban rambu lalu lintas," ujarnya.
"Segera bentuk Satgas Gabungan Terpadu, selain OPD teknis, libatkan juga TNI dan Polri. Ini sebagai langkah fungsi kontrol kita. Dalam 1 bulan berikutnya saya ingin ada progresnya," pungkasnya.
