Wali Kota Bima menyampaikan kondisi keuangan daerah Kota Bima tahun anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total APBD Kota Bima tahun 2026 sebesar lebih kurang 790 milyar rupiah, mengalami penurunan 303 milyar dibandingkan dengan total APBD tahun 2025 yang mencapai 1 triliun 93 miliar.
Hal itu disampaikan H A Rahman pada Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekda Kota Bima, penyerahan Mobil Pemadam Kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM di Halaman Kantor Wali Kota, pada Senin (05/01/2026).
"Total pendapatan tahun 2026 sebesar 716 miliar, turun sebesar 352 miliar dibandingkan dengan total pendapatan tahun 2025 yang mencapai 1 triliun 69 miliar," beber Wali Kota.
Wali Kota Bima menuturkan, di tengah penurunan pendapatan daerah yang sangat tajam, di sisi lain terjadi peningkatan kebutuhan belanja pegawai yang sangat tinggi terutama sebagai akibat penerimaan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025.
"Total kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu tahun 2026 mencapai 142 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji dan PPPK tahun 2025," ujarnya.
Menurutnya, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi merupakan realitas yang harus kita hadapi bersama. Dengan kondisi anggaran yang berkurang sangat besar ini, kita dituntut untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab, agar tetap mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan dan menjalankan program-program prioritas.
Menanggapi isu dan opini yang berkembang ditengah masyarakat, Wali Kota Bima kembali menegaskan bahwa pada tahun 2026 tetap berkomitmen untuk melaksanakan, pertama, kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima Rp. 32 miliar, pengadaan tanah dukungan proyek NUFReP 10 miliar, aspal jalan tersebar mencapai 5 miliar, drainase dukungan proyek NUFReP Rp. 3 miliar.
Selain itu, kelanjutan pembangunan lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya sebesar 5 miliar, program PKH daerah 3 miliar, bantuan rumah layak huni 1,4 miliar.
"Hibah kelanjutan pembangunan masjid agung Al Muwahidin Rp. 2,5 miliar, dukungan untuk pelaksanaan MTQ mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bima serta honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan ketua RW tetap diberikan," tegasnya.
Wali Kota juga berharap kepada seluruh ASN untuk dapat menjadi corong informasi pemerintah yang baik kepada masyarakat. Sampaikan dengan jujur dan berimbang, bahwa kondisi keuangan daerah tahun 2026 memang tidak mudah, namun pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen untuk bekerja keras, melayani, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
"Kepada lebih kurang 8 ribu ASN se Kota Bima, saya imbau jadilah corong informasi pemerintah yang baik bagi masyarakat," imbuhnya
